Hukum Kepemimpinan

Oleh: Saifuddin Bantasyam

Kepemimpinan menjadi salah satu isu yang mendapat paling banyak sorotan dan atau peminat di Aceh. Dalam berbagai forum atau kesempatan, karakter pemimpin yang cocok memimpin Aceh misalnya, silih berganti diperbincangkan. Hal ini tentu tak terlepas dari akan adanya “kenduri” politik terbesar Aceh yaitu pemilihan kepala daerah (pemilu kada) secara langsung untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Aceh pada November (jadwal sementara) nanti, sekaligus untuk memilih bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota di 17 kabupaten/kota di Aceh.

Berbagai analisa pun muncul. Misalnya soal alasan dibalik rencana penundaan pemilu kada, atau soal rencana penghadangan calon independen untuk masuk dalam Qanun Pemilu Kada, demi kepentingan kelompok tertentu. Juga muncul ragam prediksi tentang tingkat elektabilitas para calon. Dikatakan bahwa elektabilitas si Anu lebih rendah dibanding si Ani. Atau jika pasangan A dan B maju, maka mereka harus bersiap menuai kegagalan. Dan sebaliknya jika C berpasangan D, akan melenggang mulus ke pucuk kekuasaan. Atau jika didukung oleh partai tentu, maka satu pasangan akan menang, sedangkan jika diusung oleh partai lainnya, sehebat apapun kualitas pasangan itu, akan menuai kekalahan.

Diskusi yang juga tak kalah menghebohkan adalah bahwa jika Pemilu Kada ditunda, maka para bakal calon atau calon akan punya lebih banyak kesempatan untuk “berkampanye” dan turba (turun ke bawah) melakukan komunikasi dengan masyarakat, sesuatu yang dianggap berpengaruh positif pada keterpilihan sang calon. Dan pada saat yang sama gubernur nama (mantan) gubernur akan hilang dalam memori publik, karena untuk beberapa bulan, Aceh akan memiliki penjabat gubernur.

Sejauhmana kebenaran asumsi-asumsi diatas, semisal bahwa jika si A berpasangan dengan si B, atau jika didukung oleh partai A akan menang, dan akan kalah jika didukung oleh Partai B? Atau malah benarkah menjadi pemimpin semudah yang dipikirkan oleh sebagian orang? Apa hal-hal yang harus dipikirkan, atau yang harus ada pada seorang pemimpin? Mengapa ada yang sukses, tapi ada juga yang gagal dalam memimpin?

Sangat boleh jadi, tersedia banyak jawaban atas beragam pernyataan di atas. Namun, kepemimpinan ya kepemimpinan, tidak lebih dan tidak kurang. Kepemimpinan ya kepemimpinan, apa pun yang Anda (sebagai pemimpin) perbuat atau kemana pun Anda (sebagai pemimpin) pergi. Bagaimana pengaruh teknologi (yang semakin maju), atau pengaruh kebudayaan (yang demikian kompleks)? Tentu saja penting untuk dipertimbangkan. Namun kepemimpinan itu memiliki prinsip atau hukum-hukumnya sendiri, yang disebut-sebut akan tetap konstan atau abadi, dan karena itu tak dapat disangkal kebenarannya. Sisi menariknya adalah bahwa seseorang, atau kita semua, dapat mempelajari hukum-hukum itu, baik dari literatur maupun dari orang-orang yang dikenal sebagai pemimpin besar sepanjang masa di zaman kini.

Kepercayaan

Mungkin melalui hukum-hukum itulah kita menjadi tahu mengapa misalnya Michael Hart, peneliti Barat, dalam bukunya mengenai 100 tokoh terkenal dan berpengaruh sepanjang masa, menempatkan Nabi Muhammad ada pada urutan pertama, bukannya Isac Newton, Louis Pasteur, Napoleon Bonaparte, Jenderal McAthur, atau Ratu Elizabeth dan sebagainya. Jawabannya antara lain karena pada diri Muhammad itu terdapat seluruh hukum kepemimpinan, yang kini dipelajari di zaman modern. Tak ada seorang pun di dunia yang setelah yang bersangkutan meninggal, ternyata selalu dirindukan, diberi salam, didoakan, diharapkan akan bersamanya di akhirat kelak selain daripada Muhammad. Kita sebagai muslim sampai kini bersetia kepada ajaran dan sunnah Muhammad, menjadikan Muhammad sebagai teladan. Muhammad dikenal sangat efektif, berpengaruh, “nakhoda” andal dalam menentukan arah, suka mendengarkan, mendasarkan kepemimpinannya pada kepercayaan (amanah) dan kejujuran, berkomunikasi dengan cara yang bersahaja, dan juga suka memberdayakan. Semua sifat, ciri atau karakter tersebut, dalam berbagai kajian tentang kepemimpinan, disebut sebagai hukum (-hukum) kepemimpinan.

Tanpa bermaksud menyejajarkan dengan Muhammad, maka sejarah dunia modern juga memperlihatkan bagaimana kuatnya kepemimpinan Mahatma Gandhi. Konon, hal yang paling luar biasa pada diri Gandhi bukannya karena prestasinya menjadi pemimpin di India, melainkan bahwa ia mampu mengubah visi rakyatnya untuk mendapatkan kemerdekaan. Dalam sejarah sejak saat di sekolah dasar, kita membaca bahwa sebelum ia memimpin mereka, mereka menggunakan kekerasan untuk mencapai sasaran atau tujuan. Tapi Gandhi kemudian menantang rakyatnya untuk menghadapi penindasan oleh Inggris dengan cara nonkekerasan, bahkan bertahan tanpa membalas saat ada pembantaian oleh Inggris. India kemudian mencapai kemerdekaan dengan cara Gandhi, cara yang disebut kemudian civil disobediencyberlaku tidak taat atas segala yang diperintahkan oleh penjajah Inggris. (pembangkangan sipil), dengan

Sesungguhnya, menghimbau rakyat untuk mengubah cara berpikir bukanlah perkara mudah. Namun tidak demikian bagi Gandhi. Karena rakyat telah percaya kepadanya, maka rakyat pun merangkul visi Gandhi, dan mengikutinya dengan setia. Ia minta rakyatnya (tanpa paksaan untuk ) jangan melawan, maka rakyat India pun tidak melawan. Jutaan orang ikut saran Gandhi; membakar pakaian produk luar negeri, dan hanya mengenakan produk dalam negeri. India pun menjadi negeri yang merdeka pada tahun 1947, karena perjuangan dibawah kepemimpinan Gandhi.

Dalam konteks Indonesia, bandingkan dengan apa yang dilakukan Mbak Tutut dulu, himbauannya mengumpulkan emas, makan nasi bungkus, untuk mengatasi krisis, tapi himbauan Mbak Tutut itu gagal total. Sebabnya hanya satu: rakyat tak percaya kepada Mbak Tutut. Saya kira ini juga berlaku kepada sejumlah pasangan calon presiden Indonesia, yang kalah dalam pertarungan pada pemilihan presiden dalam pilres 2004 dan 2009, yaitu karena tidak mendapat kepercayaan. Inilah yang disebut oleh Maxwell (2001) bahwa dalam konteks kepemimpinan, kepercayaan adalah salah satu hukumnya.

Maxwell mengilustrasikan dengan cerita, jika ada yang bertanya “apakah orang akan percaya kepada visi saya?” maka dia akan balik bertanya, “apakah orang-orang akan percaya kepada Anda?” Menurut Maxwell, kadang kala banyak orang yang melihat sebaliknya, bahwa jika tujuan pemimpin itu baik, orang otomatis akan percaya dan mengikutinya. Kepemimpinan yang sesungguhnya bukan demikian, dalam arti bahwa orang-orang tak mengikuti tujuannya terlebih dahulu, melainkan mereka mengikuti pemimpin yang dapat dipercaya, yang melontarkan tujuan-tujuan yang layak. Orang akan percaya kepada sang pemimpin terlebih dahulu, baru kepada visi sang pemimpin.

Aceh

Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf mencalonkan diri sebagai pemimpin Aceh untuk pemilu kada pada November nanti. Irwandi, Muhammad Nazar, Darni M Daud, Tarmizi Karim, Muchlis Muchtar, Otto Syamsuddin, dan beberapa nama lain, juga disebut-sebut akan mencalonkan diri untuk menjadi Aceh 1, dan beberapa yang lain dipersiapkan, atau mempersiapkan diri sebagai Aceh 2. Tak kurang pula pada level kabupaten/kota; mulai terdengar banyak nama dimunculkan, bahkan ada yang telah memproklamirkan diri, untuk menjadi pemimpin di daerahnya.

Jika mengikuti hukum kepemimpinan di atas, maka visi seorang pemimpin hanyalah pelengkap, seperti juga partai-partai pendukung, sebab ada syarat-syarat administrasi yang diperlukan oleh calon. Ada pun hal yang paling utama adalah (mendapat) kepercayaan.

Dengan kata lain, para calon harus mampu membuat orang percaya terlebih dahulu kepada kredibilitas dan integritas calon, baru kemudian rakyat akan mengikutinya. Mengutip kembali Maxwell, jika para pengikut tidak suka pemimpin atau visinya, mereka akan cari pemimpin lain. Jika para pengikut tidak suka pemimpin namun suka visinya, mereka tetap akan cari pemimpin lain. Kemudian, jika para pengikut suka kepada pemimpinnya namun tidak suka kepada visinya, mereka akan ubah visinya, dan jika para pengikut suka kepada pemimpinnya dan juga suka kepada visinya, rakyat akan mendukung keduanya. Jika semua yang disebut oleh Maxwell itu kita perlakukan sebagai hipotesa, maka bulan November nanti adalah waktu untuk pengujian hipotesa.Saifuddin Bantasyam | Dosen FH Unsyiah dan Ketua Pusat Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik Universitas Syiah Kuala.

Tulisan Ini telah di muat Oleh Aceh Institut:
http://acehinstitute.org/index.php?option=com_content&view=article&id=535%3Ahukum-kepemimpinan&catid=73%3Apolitik-hukum-ham-resolusi-konflik&Itemid=124&sms_ss=blogger&at_xt=4ddbe67b664573b2%2C0 

Jangan Rasis

Oleh: Saifuddin Bantasyam

BERMAKSUD membanding-bandingkan kualitas cabinet Orde Baru dan Orde Reformasi, anggota DPR-RI Bambang Soesatyo (BS) yang berasal dari Golkar menyatakan sesuatu yang dianggap rasis terhadap Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu terkait dengan pembelian pesawat MA-60 buatan China. Kata BS, kebijakan Elka membeli pesawat MA 60 dari China itu lebih mengacu ke nenek moyang Mendag tersebut.

Kata “nenek moyang” sangatlah konotatif. Tak mengherankan saat kritik terhadap BS pun berhamburan. Todung Mulya Lubis menyebut pernyataan BS itu tidak etis. Sedangkan Yenni Wahid mengatakan bahwa saat ini tidak relevan lagi bicara pribumi dan non-pribumi. “Komentar rasis tidak mendidik masyarakat dan tidak relevan lagi untuk konteks Indonesia. Penempatan tokoh etnis tertentu dalam kabinet Indonesia, dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan di Indonesia yang realitasnya multietnis,” sebut Yenni sebagaimana dikutip oleh beberapa media massa.

Menurut pendiri Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Tommi A Legowo, BS seharusnya mengeritik prosedur pembelian, bukan menjurus SARA. Menurut Tommi, pembelian Merpati di China bukan soal China atau bukan China, soal nenek moyang atau bukan, melainkan soal apakah dalam proses pembelian itu ada manipulasi dan kongkalikong, penipuan dan sebagainya. Kongkalikong, penipuan, manipulasi itu bisa dilakukan siapa saja, tidak tergantung pada hubungan kesukubangsaan, kata Tommi kepada wartawan. Menurutnya, yang harus diselidiki DPR adalah apakah harga pembelian pesawat MA 60 dengan kualitasnya sebanding atau tidak. “Bekerja dalam era keterbukaan dan profesional sekarang ini tidak pada tempatnya jika membawa-bawa masalah SARA” tutur Tommi.

Pakar Bahasa Indonesia, Dr Untung Yuwono, pada detikcom, Jumat (20/5/2011), berkata bahwa apakah perkataan BS itu rasis atau tidak, harus dilihat dalam konteks apa BS mengatakan hal tersebut. Namun menurut Untung, sebaiknya pejabat menghindari kalimat konotatif atau bersayap yang akhirnya masyarakat mengartikan sendiri kalimat itu. Pengamat kebijakan publik Andrinof Chaniago mengatakan bahwa pejabat seharusnya mampu menunjukkan keteladanan dan menjunjung nilai-nilai demokrasi. Sebuah kritik, tambahnya, harus tetap rasional dan berdasarkan fakta secara objektif, bukan mengangkat isu soal etnis dan berbau SARA.

Respons masyarakat di berbagai media sosial pun bermunculan, seperti di milis, facebook, dan twitter. Bentuk respons sangat beragam, namun secara umum mencela sikap BS. Mereka menyebut bahwa BS sudah berkampanye buruk untuk Golkar. Mereka juga mengatakan bahwa Kasus Lapindo di Jatim bahkan jauh lebih menyengsarakan, dan itu ada kaitannya dengan Aburizal Bakri, Ketua Golkar tempat BS bergabung saat ini.

Konon, Aburizal sudah menegur Bambang. Salah satu pengurus DPP Golkar mengatakan bahwa statemen BS itu bukan statamen serius, melainkan main-main, dan bahwa BS hanya keseleo lidah. BS sendiri dengan tegas mengatakan tidak akan minta maaf atas pernyataannya. “Demi bangsa ini, saya hanya minta dia lebih nasionalis. Agar kebijakan dan sepak terjangnya sebagai pejabat negara mendahulukan kepentingan nasional dan melindungi industri dalam negeri. Bukan asing, termasuk China,” kata BS, sebagaimana diberitakan oleh media massa.

Apakah Rasis?
Pendapat paling ekstrem mengatakan bahwa rasis sudah setua sejarah manusia, namun ada yang berhasil menekan diri untuk tak menjadi rasis dan ada pula yang gagal sama sekali, sehingga berperilaku rasis. Kelompok yang terakhir ini menjadi rasis karena gagal atau malas mengenal golongan atau kelompok masyarakat manusia lain yang asing atau yang belum dikenalnya. Orang-orang sering terperangkap dalam mengidentifikasi orang lain yang berbeda berdasarkan suku, agama, ras, dan etnik. Atau terperangkap pada ciri fisik, seperti negro, kulit putih, kulit kuning, bule, keling, atau pada anatomi tubuh, seperti hidung pesek, mata sipit, kaki lebar, orang cebol dan sebagainya.

Reproduksi rasisme ini, khususnya jika melibatkan orang yang berkuasa, punya kewenangan dalam pengambilan kebijakan, membuat hukum atau UU, akhirnya dapat memunculkan sikap diskriminasi rasial pada kelompok lain. Reproduksi rasisme ini terjadi merata di banyak tempat, seperti di Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, Malaysia, Filipina, dan juga Indonesia.

Di tingkat negara, diskriminasi rasial tadi menghasilkan terror dan tindak kekerasan yang kelewat batas. Pembantaian orang Yahudi oleh Hitler, sistem apartheid di Afrika Selatan, dua hal yang dianggap sangat menyejarah, meski pun terhadap yang pertama masih menjadi perdebatan sampai dengan sekarang. Negara, melalui UU, juga kadang kala terjebak menjadi rasis. Orde Baru yang dirindukan kembali oleh responden survei Indo Barometer beberapa hari lalu, kerap menjalankan politik SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan).

Selama tiga puluh tahun belakangan ini muncul rasisme baru yang merupakan label praktis terhadap perubahan-perubahan dalam hakikat penguasaan dan ketidaksejajaran etnik di dalam masyarakat multikultur kontemporer. Ada persaingan di gelanggang ekonomi, politik, dan sosial. Karena itu, pemerintah membuat pula kebijakan antisipatif. Di Malaysia, digelontorkan program Malaysia Satu, di Indonesia beberapa tokoh dari kalangan keturunan diangkat menjadi menteri. Tetapi rasisme baru tidak lagi fokus pada inferioritas atau superioritas biologis genetis, melainkan pada perbedaan-perbedaan kultural dan pada “ketidaksempurnaan” kultur atau budaya (cultural deficiencies).

Dijelaskan dengan cara apa pun, sikap rasis adalah suatu kebodohan. Menjadi rasis adalah menjadi pribadi yang memiliki sikap, kecenderungan, pernyataan, dan tindakan yang mengunggulkan atau memusuhi kelompok masyarakat tertentu, terutama karena identitas ras. Menjadi rasis adalah menjadi sosok yang tak mendasarkan diri pada ilmu apa pun, serta berlawanan dengan norma-norma etis, perikemanusiaan, dan hak-hak asasi manusia. Menjadi rasis adalah menjadi pribadi yang menghina, mendiskriminasikan, menghisap, menindas, dan bahkan membunuh orang dari suku bangsa lain.

Dalam konteks pernyataan SB, kelihatannya SB terganggu dengan dominasi etnis China di negeri ini, atau tak suka kepada Mendag yang berasal dari etnis tersebut. SB kelihatannya jengah, sekaligus sebenarnya mencerminkan ketidakberdayaan (mudah-mudahan tak mencerminkan ketidakberdayaan bangsa) dalam berhadapan dengan etnis China. Dia menyalahkan China terhadap membanjirnya barang-barang murah produk China di negeri ini.

Tentu BS membuat statemen yang sangat absurd, sebab dia hanya “menembak” China karena pada sisi lain, Indonesia sendiri toh selalu berusaha agar produk Indonesia laku di luar negeri. SB menyebut nasionalisme, namun ini kontraproduktif, sebab nasionalisme keindonesiaan tak eksklusif sampai pada level membeda-bedakan asal usul etnis. Jika pun benar bahwa Menteri Mari sudah bertindak korup atau kolutif, maka apa kurangnya suku lain di Indonesia berperilaku korup, kolutif, dan nepotis? Hal yang perlu dilakukan oleh BS adalah memberikan data atas tindakan korup Mendag dalam pembelian pesawat, dan jika terindikasi korupsi, maka minta KPK mengusut menteri tersebut, bukan menyerang sampai menyebut-nyebut nenek moyang.

Antisipasi
Saya menghargai pihak-pihak yang mendukung BS, yang membenarkan BS karena melihat perilaku etnis China (non-pribumi) terhadap pribumi. Namun antarpribumi juga saling tindas, saling menghisap. Karena itu, substansi sebenarnya bukan pri atau non-pri, melainkan pada sikap rasis itu sendiri, dari mana pun datangnya. Mengangkat rasisme, juga bukan soal sok anti-rasis. Rasisme tak dapat dijustifikasi dengan cara apa pun. Sudah menyejarah bahwa rasisme, diskriminasi, dan fanatisme menjadi penyebab utama timbulnya kejahatan mengerikan dan perang panjang paling berdarah.

Sebagai bangsa yang multikultur, Indonesia perlu bekerja sangat keras dalam menekan elemen rasis dalam berbagai sektor, untuk mencegah masuk ke kehancuran etnis. Bangsa ini harus meneguhkan prinsip bahwa diskriminasi rasial betul-betul tak boleh ditoleransi sedikit pun, apalagi jika perilaku itu ditunjukkan oleh pejabat negara. Statemen pejabat jangan sampai dijadikan sumber pembenar bagi merebaknya kebencian terhadap kelompok tertentu. Kata pepatah, mulut mu harimau mu. Jangan buat rakyat menjadi tumbal karena pejabat salah ucap.

* Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Unsyiah, Banda Aceh.
Tulisan/ Opini ini telah di muat oleh Harian Serambi Indonesia Edisi 24 Mai 2011 

Hukum dalam Masyarakat Yang berubah Cepat

Oleh: Sulaiman Tripa- -

Pada pertengahan tahun 2011, diperkirakan manusia dalam satu bumi yang kita tempati ini, sudah mencapai angka tujuh miliar. Pertumbuhan tinggi penduduk, menyebabkan banyak ahli “memutar” otak berfikir mengenai berbagai potensi yang ditimbulkan sekaligus ancangan solusinya. Karena bagaimanapun, pertambahan penduduk akan berimplikasi kepada banyak hal. Salah satunya adalah bertambahnya jumlah berbagai kebutuhan.

Bila kita ikuti tingkat pertambahan penduduk, kini adalah masa yang terlihat betapa bertambahnya penduduk sedang berlangsung luar biasa. Sudah setengah abad yang lalu mulai diperkirakan bahwa penduduk bumi pada tahun 2025 akan mencapai angka 8,3 miliar. Dengan demikian angka 1,3 miliar jumlah penduduk, bertambah dalam perkiraan waktu 14 tahun saja.

Pertambahan ini sangat tinggi, dibandingkan dengan era sebelumnya. Angka empat miliar terjadi pada tahun 1975. Dengan demikian ada pertambahan sekitar tiga miliar dalam waktu 35 tahun saja. Sementara pada era sebelumnya, pencapaian angka tiga miliar pada tahun 1960 (butuh 15 tahun untuk pertambahan satu miliar). Pada tahun 1930, penduduk bumi hanya dua miliar (bertambah satu miliar dalam waktu setahun). Jumlah ini adalah pelipatgandaan yang luar biasa, berlangsung dalam sejarah kehidupan Marusia. Bila pada tahun 800 SM penduduk bumi hanya lima juga, baru pada tahun 1650 mencapai angka 500 juta. Angka satu miliar diperoleh pada tahun 1830.  Angka pertambahan juga terlihat di Indonesia. Bila tahun 1900 jumlah penduduk Indonesia hanya 40 juta, kini 237,6 juta, angka itu diperkirakan mencapai 400 juta pada 2035.
Kondisi tersebut jelas menggambarkan bahwa dunia sedang membutuhkan “dandanan” yang luar biasa. Pertambahan penduduk yang diikuti dengan tingkat pemenuhan kebutuhan, harus dijawab dengan persiapan sedemikian rupa.
Kondisi ini pula yang kemudian mempercepat proses dunia yang berubah makin cepat dari biasanya. Perkembangan dalam berbagai hal membuat pelbagai komponen pendukungnya harus juga dipikirkan.
Logikanya adalah ketersediaan semua kebutuhan untuk manusia dalam satu bumi ini, terus mengalami kemerosotan. Bertambahnya penduduk di satu pihak berlangsung secara signifikan, namun di pihak lain pertambahan penduduk tidak diikuti oleh perluasan lahan. Intinya adalah bumi yang kita pijak ini hanya satu saja. Tidak lebih. Sehingga seberapa pun bertambahnya penduduk, niscaya penduduk tersebut akan ditampung dalam satu bumi ini. Jadi apapun kebutuhan manusia, hanya akan dipenuhi oleh berbagai “fasilitas” yang tersedia dalam satu bumi tersebut.
Kenyataan tersebut lambat laun juga akan ditentukan oleh perubahan yang harus dilakukan dalam hukum. Lapangan ini juga harus mengikuti perkembangan masyarakat yang berubah dengan semakin cepat.
Kondisi di atas tidak bisa kita abaikan, karena secara langsung kondisi tersebut berpengaruh terhadap hukum. Kinilah saatnya hukum harus membuka diri terhadap berbagai perkembangan yang ada.
Ada beberapa konsekuensi yang menuntut agar hukum mengambil peran lebih dalam menyelesaikannya, yakni: Pertama, pertambahan penduduk menyebabkan meningkatnya konsumsi pangan. Tingkat konsumsi akan berpengaruh kepada upaya pemanfaatan alam. Hukum harus mengambil peran dalam hal pengaturan pemanfaatan alam secara berkelanjutan dan berkeadilan.
Dalam era yang lalu kita  bisa merasakan bagaimana alam ini dikontrol oleh beberapa elemen saja. Alam juga diserahkan ”bulat-bulat” untuk swasta dan rakyat hanya mendapat sedikit saja dari hasil alam tersebut. Kemudian juga dilukiskan seolah-olah pemanfaatan alam dengan membabi-buta dimaksudkan untuk kesejahteraan rakyat. Padahal kerusakan alam, sebagian besar eksesnya justru ditanggung oleh mereka yang tidak mengerti apa-apa. Kita bisa menyaksikan bagaimana dalam kasus bencana alam di Aceh, yang kerugian terbesar dialami oleh rakyat.
Kedua, implikasi lahan, untuk berbagai kebutuhan, antara lain untuk tempat tinggal dan bercocok tanam. Beberapa negara maju sudah mengembangkan lokasi bercocok tanam yang terintegrasi dengan tempat tinggal. Di samping itu, mengantisipasi semakin mengecilnya lahan bercocok tanam, pola-pola pemanfaatan ”ruang yang terlantar” harus serius dimanfaatkan.
Dalam hal menyiapkan banyak lahan untuk hutan yang akan berfungsi sebagai ”pengatur” iklim, banyak kota yang mempraktekkan adanya hutan kota dan berhasil. Hal ini berbanding terbalik di tempat kita, yakni gara-gara membangun fasilitas tertentu, pohon-pohon ditumbangkan seenaknya dan itu terus berlangsung. Kini seolah-oleh kita harus mempertanyakan kembali sejauhmnana orang semakin sadar bahwa kerusakan alam menyebabkan berbagai bencana yang kita rasakan.
Ketiga, implikasi kepada meningkatnya sampah, yang sebagiannya justru tidak bisa diolah secara alami. Kemudian perilaku orang-orang yang tidak ramah terhadap lingkungan, telah turut berandil dalam mempercepat kegersangan alam kita. Kondisi semacam ini misalnya bisa dirasakan pada tingkat konsumsi bahan-bahan dari bahan baku yang tidak bisa diolah secara alami tersebut.
Kondisi ini pula yang menyebabkan berbagai kawasan terendam, karena ternyata suhu bumi semakin meningkat akibat pola konsumsi manusia. Kenaikan dalam jumlah tertentu, ternyata berimplikasi kepada mencairnya secuil es di kutub. Gelombang pasang terjadi di mana-mana
Sebenarnya bila kita buka ketentuan perundang-undangan, sudah terdapat ketentuan-ketentuan yang ingin memperlakukan alam sebagaimana mestinya. Hal ini misalnya bisa dilihat dari aspek hukum lingkungan hidup dan pemanfaatan sumberdaya alam pada umumnya. Namun pengaturan tersebut, masih belum bisa menjangkau sepenuhnya pada seluruh pola perilaku.
Dalam kaitan ini, hukum harus diproyeksikan bisa mengatur semua perilaku yang saling berhubungan. Misalnya biaya mahal harus diterapkan bagi mereka yang memiliki lebih dari satu kendaraan. Atau pemakai plastik mesti membayar biaya pengelolaan sampah lebih mahal. Contoh lainnya adalah memosisikan perusak lingkungan sama dengan pelaku teror, dan sebagainya.
Semua hal tersebut sangat memungkinkan untuk diatur oleh hukum. Landasannya tentu saja upaya penyelamatan alam dari kerusakan alam yang lebih besar. Logisnya bahwa pertambahan penduduk setiap tahun bisa diprediksi, namun bagaimana perubahan perilaku manusia sangat sulit untuk diperkirakan.
Intinya adalah bagaimana aturan mengatur kita manusia yang hidup dalam satu bumi yang tidak melar ini. Sementara jumlah kita terus bertambah. Jadi wajar, perilaku kita dikontrol secara ketat dalam rangka menjaga satu bumi ini agar bisa berlangsung bagi generasi yang akan datang. Namun demikian mengontrol tersebut bukanlah perkara mudah. Dengan kondisi masyarakat yang berubah dengan sangat cepat, menyebabkan kita semuanya harus mempersiapkan banyak hal. Hukum adalah salah satu ”piranti” penting dalam menjaga apa yang tersedia di satu bumi ini agar tidak terus mengalami penyusutan.[] Sulaiman Tripa | Dosen FH Unsyiah

Artikel Ini telah dimuat juga oleh Aceh Institut:
http://www.acehinstitute.org/index.php?option=com_content&view=article&id=533:hukum-dalam-mayarakat-yang-berubah-cepat-&catid=73:politik-hukum-ham-resolusi-konflik&Itemid=124

Reusam gampong: Upaya Legalisasi Hukum Adat

Membina Yang Tersesat

Oleh: Prof. Dr. H. Al-Yasa Abu Bakar, MA*-

SEKIRANYA diajukan pertanyaan apa harapan orang tua mengenai pendidikan anak-anaknya, kuat keyakinan mayoritas akan menjawab, agar setelah dewasa nanti menjadi orang yang baik. Orang yang jujur, suka bekerja keras, suka menolong, pandai bergaul, mempunyai penghasilan yang baik, peduli pada yang miskin dan yang paling penting menjadi muslim yang taat beribadah, serta berbakti kepada orang tua. Lalu bagaimanakah harapan tersebut diwujudkan? Untuk ini pun mungkin sekali semua sepakat, melalui pendidikan yang baik, yang dipahami dengan memilih sekolah (madrasah/dayah) yang berkualitas. Mungkin karena alasan inilah setiap awal tahun kebanyakan orang tua berusaha mencari dan memilih sekolah yang terbaik buat anak-anaknya sesuai kemampuan masing-masing. Kemampuan di sini dilihat dari dua sisi, kemampuan si anak, dalam arti kemampuan otak dan kesungguhannya untuk belajar, serta kemampuan orang tua dalam arti kemampuan keuangan serta kesiapan untuk berpisah dengan anak (sekiranya mereka masuk ke dayah atau sekolah berasrama).

Pada sekolah yang baik, sebagai bagian dari upaya menanamkan akhlak yang luhur, dan keimanan yang lurus, para murid (santri) dilarang mencontek ketika ujian, diajarkan sportif ketika berolah raga, diajarkan rendah hati dengan berpakaian sederhana dan larangan menggunakan berbagai peralatan mewah, diajarkan peduli pada agama dengan taat beribadah. Kepada para murid ditanamkan keyakinan bahwa Islam adalah agama yang benar dan sempurna, yang akan memberikan keagungan dan kebahagiaan kepada umatnya, dalam kehidupan dunia yang penuh dengan persaingan dan kecurangan, serta dalam kehidupan di akirat ketika tidak ada lagi persaingan dan kecurangan. Untuk ini saya mengucapkan hormat dan penghargaan yang tinggi diiringi doa yang tulus agar para guru yang peduli ini, yang sejak saat penerimaan murid sudah mengingatkan orang tua bahwa di sekolah itu tidak akan ada rekayasa nilai.

Anak-anak yang umumnya cerdas, lugu dan polos yang penuh semangat dan yakin pada kebenaran ajaran agamanya, tentu akan menerima dan bahkan menghayati pengajaran para guru yang penuh dedikasi dan orang tua yang sangat mencintai mereka tersebut. Tetapi bukan rahasia lagi, kalau di ujung pendidikan, ketika mengikuti ujian akhir, mereka melihat dan mendengar kecurangan dan “kemunafikan” yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang sebelumnya ditanamkan dengan penuh semangat dan susah payah. Ada sebagian guru yang mengajari dan menolong siswanya untuk berbuat curang. Ada sebagian orang tua yang takut anaknya tidak lulus, mendorong anak untuk curang, mereka diberi kunci jawaban yang belum tentu benar, sehingga anak-anak menjadi bimbang. Imannya diuji, bahkan diruntuhkan sebelum mereka keluar dari bangku sekolahnya.

Setelah anak keluar dari sekolah, ketika dia masuk ke perguruan tinggi, dalam usia pancarobanya itu mungkin sekali dia melihat berbagai ketidakadilan dan kemunafikan yang lebih parah lagi, yang pada akhirnya berujung pada pertanyaan dan renungan, kalau Islam betul merupakan agama yang benar kenapa umat menjadi terpuruk, kenapa umat menjadi munafik dan tidak mengamalkan agamanyan secara benar? Sering pertanyaan ini hanya mereka pendam karena tidak menemukan orang yang akan menjawabnya secara jujur dan memuaskan. Ada satu dua orang yang dia idolakan, tetapi dia tidak mempunyai jalan untuk menghubunginya. Orang tua juga sering terlalu sibuk, sehingga tidak mempunyai waktu, atau tidak mampu menjawab, atau telanjur tidak dipercaya karena ketahuan tidak jujur, tidak sesuai kata dengan perbuatan.

Dalam keadaan bingung dan berusaha mencari kebenaran sebagai pegangan ini dia bertemu dengan “teungku atau ustaz” yang pandai ber-retorika sehingga terasa mampu mengatasi kehausannya. Mereka menyediakan waktu untuk berdialog dan bersedia menjadi pembimbing untuk mempelajari Alquran secara benar dan mudah. Hampir semua orang tua yang menemui saya, yang anaknya masuk Millata Abraham menyatakan bahwa pada mulanya anak mereka mengaku akan belajar tafsir Alquran dan untuk itu minta disediakan kitab Alquran dan terjemahannya. Pada umumnya para orang tua bangga dan bersyukur bahwa anaknya bersedia mengaji dan memepelajari Alquran, bahkan ada yang bersedia memberikan berbagai fasilitas untuk kegiatan tersebut. Tidak ada yang curiga, bahwa anaknya sedang digiring ke arah yang salah.

Saya sendiri mengetahui ingar bingar ini pertama sekali dari orang tua di daerah, yang meminta agar saya bersedia menerima anaknya yang dia duga sudah menyimpang dari paham agama yang umum dianut. Setelah bertemu, ada anak yang memberikan keterangan sama dengan penjelasan orang tuanya, tetapi ada juga anak yang keterangannya berbeda dengan penjelasan orang tuanya. Pada umumnya mereka mengaku tertarik ikut mengaji karena sang guru menjanjikan akan memberikan pemahaman Islam yang benar, dengan metode yang relatif mudah dan tanpa formalitas yang rumit.

Mereka akan memberikan pemahaman dan bimbingan tentang Islam sebagai agama yang mulia dan cara mengangkat dan membantu umat agar menjadi bangsa terhormat dan dihargai, yang sesuai kata dengan perbuatan. Tujuan ini tentu tujuan yang mulia, yang menjadi harapan dan impian hampir semua orang Islam. Tujuan ini menjadikan banyak orang terpengaruh karena memang merupakan tujuan yang baik yang selama ini belum mampu diwujudkan oleh umat Islam. Dari para remaja ini saya mendapat info tentang guru dan kegiatan pengajian mereka yang cenderung menempuh cara diskusi intensif dalam kelompok yang kecil, di tempat yang disukai anak muda seperti kafe.

Yang penulis rasa perlu kita renungkan secara mendalam dari fenomena ini adalah, dorongan awal para mahasiwa pemula yang cerdas, polos dan lugu ini untuk ikut mengaji yaitu kepedulian dan rasa tanggung jawab untuk memajukan Islam, dan rasa muak melihat ketidakjujuran sebagian tokoh dan pemimpin, termasuk sebagian guru dan orang tua. Mereka sangat peduli dan kecewa karena sebagian orang tua dan guru mereka bersifat munafik. Mengajarkan kejujuran, tetapi perilaku mereka, terutama ketika ada kepentingan, menjadi tidak jujur, rela berbohong bahkan ada yang sampai menyogok.

Para remaja ini terjerat karena para guru tersebut menggunakan retorika yang canggih. Jangankan mereka yang masih remaja dan polos; orang dewasa pun sekiranya tidak mempunyai bekal agama yang dalam serta logika yang kuat tidak akan mampu menjawabnya. Mungkin karena frustrasi ada yang berkata bahwa mereka dihipnotis terlebih dahulu. Karena itu saya merenung ketika ada teman berkata bahwa para anak remaja ini adalah korban dari kelalaian dan ketidak-pedulian kita para orang tua, guru, tokoh serta pemimpin yang formal dan tidak formal.

Para remaja ini adalah korban dari kemunafikan dan kebobrokan akhlak yang ada di tengah masyarakat, yang mungkin tidak sanggup lagi mereka tanggungkan. Anak ini harus kita bantu dan kita beri bimbingan. Kita pupuk dan salurkan semangat dan ghirah beragama mereka yang tinggi menggebu ini, agar tetap terjaga, tidak rusak apalagi mati. Jangan hendaknya mereka diberi stigma sebagai orang yang tersesat apalagi murtad. Kalaupun mereka perlu disyahadatkan, cukup sekali saja, jangan sampai dua apalagi tiga kali atau lebih. Setelah itu kita beri fasilitas dan kita beri kesempatan kepada mereka untuk mempelajari Islam secara benar, menggembirakan, membanggakan dan mencerahkan di samping berwawasan luas, santun dan memberikan kenetraman batin.

MPU Provinsi kita harapkan dapat mengkaji dan meneliti kembali ciri dari orang atau kelompok penyebar aliran sesat yang meresahkan ini. Merumuskan dan mengusulkan cara serta kiat yang tepat untuk membendung kegiatan mereka di satu segi, serta cara dan kiat untuk memperluas wawasan masyarakat serta para remaja kita dipihak yang lain, sehingga akan lebih mudah dan lebih cepat mengantisipasi pengajaran yang keliru dan menyesatkan.

Kepada Allah kita berserah diri dan kepada Nya pula kita mohon hidayah dan petunjuk. Wallahu a’alam.


* Al Yasa Abubakar adalah Direktur Program Pascasarjana IAIN Ar Raniry, Banda Aceh.

Tulisan ini juga telah di muat oleh Harian Serambi Indonesia

Dinar Aceh


Oleh: DR. M. Shabri H. Abd. Majid, M.Ec*-

DILAHIRKAN pada 1964 di Italia dan memeluk Islam ketika di bangku Kuliah di University of Madrid, Professor Dr. Umar Ibrahim Vadillo dikenal sebagai “Pejuang Dinar”. Sejak dua dekade yang lalu, beliau sangat gencar mempromosikan Dinar (mata uang emas) dan Dirham (mata uang perak) untuk kembali digunakan sebagai mata uang Islam.  Hal ini dituangkan dalam beberapa buku yang ditulisnya, seperti “The Fatwa on Paper Money”, “The Return of the Gold Dinar” and “The Esoteric Deviation in Islam”, yang dipublikasikan oleh Madinah Press.

Gagasan untuk kembali menggunakan D&D (untuk seterusnya disingkat dengan D&D) telah mendapat respons positif pemimpin dunia Islam. Mantan Perdana Menteri Turki, Dr. Necmettin Erbakan, Raja Hassan II, Moroko dan Mantan Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad memberi dukungan penuh agar umat Islam menggunakan D&D.

Malah ketika Dr. Erbakan dan Raja Hassan memerintah Turki dan Moroko, mereka telah menggunakan D&D sebagai mata uang resmi negara. Dr. Mahathir pun tidak mau ketinggalan. Beliau telah mengajak partner bisnisnya, Iran untuk menggunakan D&D dalam transaksi bilateralnya. Luarbiasanya, kini ada dua Negeri Bagian (red:setingkat Provinsi) di Malaysia yang telah resmi menggunakan D&D, yaitu Negeri Kelantan dan Perak.

Gagasan untuk kembali ke D&D juga turut berembus ke Indonesia. Professor Umar Vadillo pun telah beberapa kali bersilaturrahmi ke Jakarta untuk mempromosikan D&D. Walaupun mendapat respons positif dari pemerintah Indonesia, namun tindakan nyata untuk menggunakan D&D di Indonesia belum nampak. Sejauhmana pula dukungan pemerintahan Aceh untuk kembali ke D&D, sebagai salah satu upaya untuk melaksanakan syariat Islam secara kaffah? Langkah kebijakan apa saja yang harus dilakukan untuk kembali menggunakan D&D? Apakah pengalaman Negeri Kelantan dan Perak di Malaysia dalam menggunakan D&D dapat kita jadikan referensi?

 Mengapa Harus Dinar?
Belum pulih ingatan kita dari dampak negatif krisis moneter yang melanda Asia 1997, krisis global 2008 yang bersumber di negara Amerika Serikat (AS) kembali menghantui dunia. Efek domino krisis ekonomi turut menghantam ekonomi Indonesia. Krisis valuta asing (Valas) dan perang mata uang pun tidak bisa dielakkan. Untuk menghindari terjadinya krisis silih berganti, para ekonom Muslim memperjuangkan D&D untuk dijadikan mata uang. D&D dapat digunakan sebagai media pertukaran, alat untuk menetapkan harga berbasis emas, menawarkan nilai tukar yang stabil, hingga mampu menciptakan kestabilan harga. Realita ini persis seperti diakui Alan Greenspan (2001), dalam bukunya “Gold and Economic Freedom” sebagai berikut: ‘’...tanpa kehadiran uang standar emas, tidak ada cara untuk memproteksi penyusutan tabungan akibat inflasi”.

Superioritas D&D dibandingkan dengan mata uang kertas dan logam (fiat money) yang kita pakai sekarang, tidak saja diakui para ekonom Islam, malah turut disaluti “Ekonom Kaplat”. Dinar yang di-back up 100% oleh emas (memiliki 100% nilai intrinsik) jelas harganya lebih stabil dibandingkan dengan Euro yang hanya di-back up 20% oleh emas dan Dolar yang sama sekali tidak di-back up oleh emas. Ini terbukti ketika AS menggunakan uang standard emas pada tahun 1879, tingkat inflasi di negara super power itu menurun drastis menyamai tingkat inflasi ketika uang standard emas digunakan pada tahun 1861.

Imam Ghazali mengatakan, Allah telah menciptakan emas dan perak sebagai pengukur nilai yang sebenarnya. Dalam bukunya, “The Theft of Nation: Returning to Dinar”, Prof. Dr. AKM Meera (2004) menyebutkan bahwa: “emas dapat menawarkan sistem keuangan yang stabil dan adil, menciptakan perekonomian yang adil dan stabil, memiliki daya tahan tinggi, serta tidak menimbulkan inflasi dan pengangguran”. Jelas bahwa akar permasalahan ekonomi dewasa ini adalah karena “fiat money”. Secara aktual, fiat money akan menimbulkan riba sehingga akan menjadi penghalang Muslim untuk merealisasikan “Maqasid Syari’ah”, yaitu untuk memproteksi agama (ad-Din), intelektualitas (al-`Aql), harta-benda (al-Mal), nyawa (an-Nafs) dan keturunan (an-Nasl) dalam sistem moneter fiat berbasis bunga.

Bukti historis juga menunjukkan bahwa pada zaman Rasulullah, harga seekor ayam adalah satu Dirham (sekitar Rp 70.000), dan saat ini setelah lebih dari 1.400 tahun, harga ayam masih berkisar satu Dirham. Begitu pula dengan harga domba yang dulu hingga saat ini masih berkisar satu Dinar (sekitar Rp 1.800.000). Selanjutnya, akibat nilai D&D tidak berubah, maka tindakan spekulatif di pasar valuta asing tidak akan terjadi.

Di samping kebal terhadap inflasi, D&D juga tidak dipengaruhi oleh tingkat bunga. Dengan kata lain, D&D adalah uang bebas riba. Kestabilan D&D juga akan mempromosikan perdagangan dan menstabilkan sistem moneter. Jelas bahwa penggunaan D&D akan menciptakan kestabilan makro ekonomi. Ekonomi yang stabil akan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi.

Dinar Aceh
Sebenarnya gagasan untuk kembali menggunakan D&D di Aceh bukanlah sesuatu yang baru. Uang emas telah digunakan ketika Sultan Muhammad Malik Al-Zahir (1297-1326) berkuasa di Kerajaan Samudera Pasai. Rakyat Pasai menyebut uang emas itu sebagai “Dierham”, di mana semua kegiatan pencetakannya ditentukan oleh Sultan (Baca: T. Ibrahim Alfian. 1979. Mata Uang Emas Kerajaan Aceh). “Dierham” Pasai memiliki berat yang bervariasi antara 0,40 hingga 0,58 gram, bermutu antara 17-18 karat. Di bagian depannya tertera nama Muhammad Malik Al-Zahir dan di bagian belakangnya tertera ungkapan ‘al-Sultan al-’Adl’. Ungkapan ‘al-Sultan al-’Adl’ yang tertera di sisi mata uang Pasai diilhami Q.S. an-Nahl: 90, “. Allah menyeru berlaku adil dan berbuat kebajikan....”. Ini menunjukkan betapa pentingnya nilai-nilai keadilan ditegakkan dalam sebuah perekonomian.

Agar usaha untuk menegakkan keadilan dan bahkan ‘keihsanan’ ekonomi di kalangan rakyat Aceh, maka pemerintahan Aceh harus mendukung sepenuhnya, komit dan bahkan berani untuk merealisasikan penggunaan D&D di Bumoe Syariat. Kita dapat merujuk pada ke dua Model Dinar Negeri Kelantan dan Negeri Perak di Malaysia. Dari empat belas Negeri Bagian yang ada di Malaysia, dua di antaranya telah resmi meluncurkan sekaligus menggunakan D&D. Tepatnya, pada 2 Ramadhan 1432 (12 Agustus 2010), tercatat dalam sejarah bahwa Kerajaan Kelantan-Darul Naim merupakan Negeri pertama yang meluncurkan mata uang Syariah D&D. Peluncuran itu dilakukan oleh Menteri Besar (red: setingkat Gubernur) YAB Dato’ Hj. Nik Abdul Aziz Nik Mat. Kelantan adalah Negeri Bagian yang berada di bawah kuasa partai oposisi yang berhaluan Islam, Partai Islam Semenanjung (PAS).

Di Kelantan, Menteri Besar mendorong masyarakat untuk memakai D&D dalam transaksi sehari-hari, yaitu sebagai mata uang di samping tetap menggunakan Ringgit Malaysia (RM). Misalnya, untuk pembayaran gaji pegawai, transaksi di pasar rakyat, investasi, alat pembayaran zakat, dan mas kawin.

Begitu juga di Negeri Perak, D&D bukanlah digunakan untuk menggantikan mata uang Ringgit Malaysia. Namun mereka menggunakannya hanya sebagai alternatif investasi dan tabungan, alat pembayaran zakat, dan juga sebagai ungkapan penghargaan terhadap prestasi, hadiah, bukti kasih sayang ketika pernikahan, kelahiran, dan momen kebahagiaan lainnya. Meski agak berbeda, poin penting yang dapat diambil sebagai contoh adalah kedua pemimpin tersebut telah memiliki keberanian dan komitmen untuk menghidupkan kembali D&D di Tanah Melayu, sebagai upaya untuk menghapuskan riba dan menegakkan keadilan ekonomi.

Melihat ke dua model Dinar di atas, mungkin untuk tahap awal penggunaan D&D di Aceh lebih cocok dengan menggunakan Model Dinar Negeri Perak. D&D digunakan di samping mata uang Rupiah. Ianya hanya digunakan dalam transaksi tertentu, seperti membayar zakat, sebagai  alternatif investasi dan tabungan, dan juga sebagai ungkapan penghargaan, bukti kasih sayang, mas kawin, hadiah pernikahan, kelahiran, dan momen kebahagiaan lainnya. Andaikata usaha ini berhasil, maka barulah D&D itu digunakan dalam setiap bentuk transaksi masyarakat Aceh. Sudah tentu, semua ini butuh komitmen dan keberanian pemerintahan Aceh.

* Penulis adalah staf pengajar Ekonomi dan Perbankan Syari’ah pada Fakultas Ekonomi, Unsyiah.
Tulisan ini juga telah di muat oleh Harian Serambi Indonesia