Kebahagiaan adalah Ketika Anda Mengalahkan Rintangan dan Menundukkan Kesulitan. Perihnya Kesukaran Tidaklah Sebanding dengan Lezatnya Kemenangan (Syaikhuna Tabrani. ZA Al-Asyhi)

Monday, September 12, 2016

PILAR KARAKTER DALAM PENDIDIKAN

Pilar Karakter dalam Pendidikan
Oleh: Tabrani. ZA

Pendidikan adalah fenomena yang fundamental atau asasi dalam kehidupan manusia. Kita dapat mengatakan, bahwa di mana ada kehidupan manusia, bagaimanapun juga di situ pasti ada pendidikan (Driyarkara, 1980: 32). Pendidikan sebagai gejala yang universal, merupakan suatu keharusan bagi manusia, karena di samping pendidikan sebagai gejala sekaligus juga sebagai upaya memanusiakan manusia itu sendiri. Dengan perkembangan kebudayaan manusia, timbullah tuntutan akan adanya pendidikan yang terselenggara lebih baik, lebih teratur dan didasarkan atas pemikiran yang matang. 
Manusia ingin lebih mempertanggungjawabkan caranya dia mendidik generasi penerusnya agar lebih berhasil dalam melaksanakan hidupnya, dalam pertemuan dan pergaulannya dengan sesama dan dunia serta dalam hubungannya dengan Tuhan. Di sinilah muncul keharusan pemikiran teoritis tentang pendidikan. Satu hal yang menjadi jelas dari apa yang disebut pendidikan adalah upaya sadar untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki manusia. Pengertian demikian, menurut Soedomo (1990: 30), selalu dipegang oleh kalangan pendidikan. Dengan pernyataan lain kalangan pendidikan mencermati pendidikan, di samping sebagai gejala, juga sebagai upaya. Pada gilirannya, pandangan bahwa pendidikan sebagai gejala sekaligus upaya ini melahirkan teori-teori pendidikan (theories of education). 
George F. Kneller (1971: 231), secara jelas memberi arti tentang teori pendidikan. Menurutnya, kata teori mempunyai dua makna sentral. Di satu pihak teori dapat menunjuk suatu hipotesis atau serangkaian hipotesis yang telah diverifikasi dengan observasi atau eksperimen, sebagaimana dalam kasus teori gravitasi. Sebagaimana memandang teori dalam artian ini, teori-teori pendidikan menunggu pengembangan. Di lain pihak teori dapat juga merupakan sinonim umum untuk pemikiran sistematik atau serangkaian pemikiran-pemikiran sistematik atau serangkaian pemikiran-pemikiran yang koheren. Sebagaimana memandang teori dalam artian ini, pendidikan benar-benar telah menghasilkan teori yang banyak sekali. 
Pendidikan adalah hal yang sangat dianggap penting di dunia, karena dunia butuh akan orang-orang yang berpendidikan agar dapat membangun Negara yang maju. Tapi selain itu karakter pun sangat diutamakan karena orang-orang pada zaman ini tidak hanya melihat pada betapa tinggi pendidikan ataupun gelar yang telah ia raih, melainkan juga pada karakter dari pribadi dari setiap orang. Proses pendidikan di sekolah masih banyak yang mementingkan aspek kognitifnya ketimbang psikomotoriknya, masih banyak guru-guru di setiap sekolah yang hanya asal mengajar saja agar terlihat formalitasnya, tanpa mengajarkan bagaimana etika-etika yang baik yang harus dilakukan. Di dalam buku tentang Kecerdasan Ganda (Multiple Intelligences), Daniel Goleman menjelaskan kepada kita bahwa kecerdasan emosional dan sosial dalam kehidupan diperlukan 80%, sementara kecerdasan intelektual hanyalah 20% saja. Dalam hal inilah maka pendidikan karakter diperlukan untuk membangun kehidupan yang lebih baik dan beradab, bukan kehidupan yang justru dipenuhi dengan perilaku biadab. Maka terpikirlah oleh para cerdik pandai tentang apa yang dikenal dengan pendidikan karakter (character education). 
Banyak pilar karakter yang harus kita tanamkan kepada anak – anak penerus bangsa, di antaranya adalah kejujuran, kejujuran adalah hal yang paling pertama harus kita tanamkan pada diri kita maupun anak – anak penerus bangsa karena kejujuran adalah benteng dari semuanya. Demikian juga ada pilar karakter tentang keadilan, karena seperti yang dapat kita lihat banyak sekali ketidakadilan khususnya di Negara ini. Selain itu harus ditanamkan juga pilar karakter seperti rasa hormat. Hormat kepada siapapun itu, contohnya adik kelas mempunyai rasa hormat kepada kakak kelasnya, dan kakak kelasnya pun menyayangi adik – adik kelasnya, begitu juga dengan teman seangkatan rasa saling menghargai harus ada dalam diri setiap murid - murid agar terciptanya dunia pendidikan yang tidak ramai akan tawuran. 
Sekarang mulai banyak sekolah – sekolah di Indonesia yang mengajarkan pendidikan karakter menjadi mata pelajaran khusus di sekolah tersebut. Mereka diajarkan bagaimana cara bersifat terhadap orang tua, guru –guru ataupun lingkungan tempat hidup. Mudah-mudahan dengan diterapkannya pendidikan karakter di sekolah semua potensi kecerdasan anak –anak akan dilandasi oleh karakter – karakter yang dapat membawa mereka menjadi orang – orang yang diharapkan sebagai penerus bangsa. Bebas dari korupsi, ketidakadilan dan lainnya. Dan makin menjadi bangsa yang berpegang teguh kepada karakter yang kuat dan beradab. Walaupun mendidik karakter tidak semudah membalikkan telapak tangan, oleh karena itu ajarkanlah kepada anak bangsa pendidikan karakter sejak saat ini. 

Diadopsi dengan sedikit perubahan dari Sumber: http://www.artikelbagus.com/2012/03/artikel-pendidikan-karakter.html

Saturday, September 10, 2016

SEKILAS PANDANG TENTANG AL-QUR`AN DAN PENDIDIKAN ISLAM HUMANISME

Sekilas Pandang Tentang Al-Qur`an dan Pendidikan Islam Humanise
By. Tabrani. ZA


Pendidikan dan pembelajaran di sekolah selama ini dinilai kurang demokratis. Kurangnya ruang bagi peserta didik untuk berimajinasi dan berkreasi menunjukkan eksistensinya dengan perspektif mereka sendiri menunjukkan hal itu. Padahal, kreativitas dan kemampuan berpikir kritis merupakan kecakapan yang menjadi modal anak agar mampu menghadapi tantangan dan lebih kompetitif .
Pengemasan pendidikan, pembelajaran, dan pengajaran sekarang ini belum optimal seperti yang diharapkan. Hal ini terlihat dengan kekacauan-kekacauan yang muncul di masyarakat bangsa ini, diduga bermula dari apa yang dihasilkan oleh dunia pendidikan. Pendidikan yang sesungguhnya paling besar memberikan kontribusi terhadap kekacauan ini. Tantangan dunia pendidikan ke depan adalah mewujudkan proses demokratisasi belajar atau humanism pendidikan. Pembelajaran yang mengakui hak anak untuk melakukan tindakan belajar sesuai karakteristiknya. Hal penting yang perlu ada dalam lingkungan belajar yang dibutuhkan anak didik adalah kenyataan. Sadar bahwa anak memiliki kekuatan disamping kelemahan, memiliki keberanian di samping rasa takut dan kecemasan, bisa marah di samping juga bisa gembira. Education as sosial funcional menekankan bahwa pendidikan sebagai alat untuk memasyarakatkan ideologi dan nilai-nilai sosio-kultural bangsa. Pendidikan mempunyai peran strategis sebagai sarana human resources dan human investment. Artinya, pendidikan selain bertujuan menumbuhkembangkan kehidupan yang lebih baik, juga telah ikut mewarnai dan menjadi landasan moral dan etik dalam proses pemberdayaan jati diri bangsa. Berangkat dari arti penting pendidikan ini, maka wajar jika hakekat pendidikan merupakan proses humanisasi.
Humanisasi bagi Malik Fadjar berimplikasi pada proses kependidikan dengan orientasi pengembangan aspek-aspek kemanusiaan manusia, yakni aspek fisik-biologis dan ruhaniah-psikologis. Aspek rohaniah-psikologis inilah yang dicoba didewasakan dan di-insan kamil-kan melalui pendidikan sebagai elemen yang berpretensi positif dalam pembangunan kehidupan yang berkeadaban. Dari pemikiran ini, maka pendidikan merupakan tindakan sadar dengan tujuan memelihara dan mngembangkan fitrah serta potensi (sumber daya) insani menuju terbentuknya manusia seutuhnya (insan kamil).
Secara normatif, Islam telah memberikan landasan kuat bagi pelaksanaan pendidikan. Pertama,Islam menekankan bahwa pendidikan merupakan kewajiban agama dimana proses pembelajaran dan transmisi Ilmu sangat bermakna bagi kehidupan manusia. Inilah latar belakang turun wahyu pertama dengan perintah membaca, menulis, dan mengajar.(QS. Al-‘Alaq,96: 1-5). Kedua, seluruh rangkaian pelaksanaan pendidikan adalah ibadah kepada Allah SWT (QS. Al-Hajj,22: 54). Sebagai sebuah ibadah, maka pendidikan merupakan kewajiban individual sekaligus kolektif , Ketiga, Islam memberikan derajat tinggi bagi kaum terdidik, sarjana maupun ilmuwan (QS. Al-Mujadalah,58: 11, al Nahl,16: 43). Keempat, Islam memberikan landasan bahwa pendidikan merupakan aktivitas sepanjang hayat. (long life education). Sebagaimana Hadist Nabi tentang menuntut ilmu dari sejak buaian ibu sampai liang kubur). Kelima, kontruksi pendidikan menurut Islam bersifat dialogis, inovatif dan terbuka dalam menerima ilmu pengetahuan baik dari Timur maupun Barat. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW tidak alergi untuk memerintahkan umatnya menuntut ilmu walau ke negeri Cina.
Kesadaran akan pentingnya pendidikan dengan landasan konseptual-normatif inilah yang menyebabkan warisan khazanah intelektual Islam sejak zaman Nabi hingga abad pertengahan mencapai kejayaan global. Fajrul Islam, meminjam istilah yang dipakai Abdurrahman Mas’ud untuk menggambarkan kondisi kejayaan Islam yang disinyalir terjadi antara abad 7-11 M dengan figur Muhammad SAW sebagai modelling mampu merubah karakteristik ‘jahiliyyah’ Arab menuju masyarakat yang berbudaya. Menurut Fazlurrahman, prestasi besar peradaban Islam saat itu merupakan keberhasilan yang ditopang pengembangkan penalaran yang luar biasa. Dalam Fase ini, orisinilitas ajaran Islam benar-benar telah menjadi ilham bagi transmisi keilmuan di kalangan umat Islam dalam bentuk kerja-kerja empiris bagi perkembangan peradaban Islam, sehingga Islam secara normatif benar-benar menjadi teologi pembebasan (liberating) dan pencerdasan umat (civilizing).
Munculnya berbagai lembaga pendidikan berkaliber internasional dan banyaknya ilmuwan yang tidak hanya mahir dibidang teologi tetapi juga tangguh dalam sains dan teknologi merupakan bukti kehebatan yang ditoreh umat Islam pada era ini. Prestasi besar Islam era inilah yang membuat orang seperti Mehdi Nakosteen, dalam ‘History of Islamic Origin of Western Education, Philip K. Hitti dalam The Arab: A. Short History dan Montgory Watt dalam The Influence of The Islam dan Islamic Spain mengaku bahwa di abad pertengahan, peradaban Islam telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam bidang pendidikan kepada dunia barat. Namun Kontruksi spektakuler Islam masa lalu tersebut dalam perkembangan selanjutnya tidak mampu dipertahankan umat Islam. Fase ini semakin nampak ketika tahun 1258 M, Hulago Khan dari Mongolia menghancurkan Baghdad dan Granada sebagai Pusat Peradaban dan Kebudayaan Islam yang berlanjut pada imperialisme Barat atas negara-negara Islam. Pergulatannya dengan dunia barat bukanlah satu-satunya faktor penyebab kemunduran yang menjadikan umat gagap dalam menghadapi perkembangan ilmu pengatahuan dan teknologi yang telah beralih ke barat, tetapi ada faktor yang lebih serius dari internal umat Islam, seperti degradasi moral, pragmatis, hedonis, dan sekuler.
Semangat penalaran dalam intelektualisme Islam masa lalu kini telah digantikan dengan tradisi mengekor(taqlid,). Demikian ungkap Ziaudin Sardar. Bukti dari fenomena ini adalah jarangnya penemuan-penemuan baru selama kurun ini dari lintas disiplin keilmuan, meski banyak pemikir-pemikir yang lahir, paling banter karya yang muncul adalah karya lanjutan tokoh-tokoh terdahulu, tidak ada yang benar-benar baru. Hal ini diperparah dengan peta politik dunia yang dimotori Barat yang berideologi sekuler melalui institusi-institusi modern yang masuk ke dunia Islam. Sebab internal inilah yang membuat Abdul Hamid Abu Sulaiman dalam Jurnal ‘Islamization of Knowledge with special Reference of Political Science’ (1985), berkomentar bahwa krisis multidimensi yang dialami umat Islam karena disebabkan beberapa hal antara lain; kemunduran umat (the backwardness of the ummah), kelemahan umat (the weakness of the ummah), stagnasi pemikiran umat (the intelectual stagnation of the ummah), absennya ijtihad umat (the absence of ijtihad in the ummah),absennya kemajuan kultural ummat (the absence of cultural progress in the ummah), tercerabutnya umat dari norma-norma dasar peradaban Islam (the ummah losing touch with the basic norm of islamic civilization). Menurut Ali Ashraf, model pendidikan dengan tekanan pada transfer ilmu dan keahlian daripada pembangunan moralitas akan memunculkan sikap individualistis, skeptis, enggan menerima hal-hal non-observasional dan sikap menjauhi nilai-nilai Ilahiyah yang bernuansa kemanusiaan.
Akibat lebih jauh, model pendidikan ini akan menghasilkan manusia mekanistik yang mengabaikan penghargaan kemanusiaan yang jauh dari nilai imajinatif, kreatif dan kultural. Kenyataan inilah yang menyebabkan kearifan, kecerdasan spiritual, kesadaran manusia terhadap makna hidup, lingkungan sosial dan alamnya menjadi gagal tumbuh dan akhirnya akan mati dan menciptakan ketegangan kemanusian seperti demen konflik dan perang, krisis nilai etis, dislokasi, alienasi, kekosongan nilai rohaniah dan sebagainya.
Untuk itu, pendidikan Islam harus mampu mengantarkan manusia menuju kesempurnaan dan kelengkapan nilai kemanusiaan dalam arti yang sesungguhnya sebagai suatu sistem pemanusiawian manusia yang unik, mandiri dan kreatif sebagaimana fungsi diturunkannya al QurĂ¡n sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas bagi petunjuk itu serta pembeda antara yang benar dan yang salah (Q.S. al-Baqarah/2 : 185). Al Hasil, Al-Qur'an berperan dalam meluruskan kegagalan sistem pendidikan yang terjebak pada proses dehumanisasi. Tujuan akhir pendidikan dalam Islam adalah proses pembentukan diri peserta didik (manusia) agar sesuai dengan fitrah keberadaannya. Hal ini meniscayakan adanya kebebasan gerak bagi setiap elemen dalam dunia pendidikan -terutama peserta didik- untuk mengembangkan diri dan potensi yang dimilikinya secara maksimal. Pada masa kejayaan Islam, pendidikan telah mampu menjalankan perannya sebagai wadah pemberdayaan peserta didik, namun seiring dengan kemunduran dunia Islam, dunia pendidikan Islam pun turut mengalami kemunduran. Bahkan dalam paradigma pun terjadi pergeseran dari paradigma aktif-progresifmenjadi pasif-defensif. Akibatnya, pendidikan Islam mengalami proses “isolasi diri” dan termarginalkan dari lingkungan di mana ia berada.
Dari gambaran masa kejayaan dunia pendidikan Islam di atas, terdapat beberapa hal yang dapat digunakan sebagai upaya untuk kembali membangkitkan dan menempatkan dunia pendidikan Islam pada peran yang semestinya yakni memanusiakan manusia atau humanisasi sekaligus menata ulang paradigma pendidikan Islam sehingga kembali bersifat aktif-progresif, yakni:
Pertama, menempatkan kembali seluruh aktivitas pendidikan (talab al-ilm) di bawah frame work agama. Artinya, seluruh aktivitas intelektual senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai agama Islam, di mana tujuan akhir dari seluruh aktivitas tersebut adalah upaya menegakkan agama dan mencari ridla Allah,sebagaimana firman Allah SWT; Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu, meyakini bahwasanya al-Qur`an itulah yang hak dari Tuhanmu lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya dan sesungguhnya Allah adalah Pemberi Petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. (QS. Al-Hajj, 22: 54).
Kedua, adanya perimbangan (balancing) antara disiplin ilmu agama dan pengembangan intelektualitas dalam kurikulum pendidikan. Salah satu faktor utama dari marginalisasi dalam dunia pendidikan Islam adalah kecenderungan untuk lebih menitik beratkan pada kajian agama dan tidak memberikan porsi yang berimbang pada pengembangan ilmu non-agama, bahkan menolak kajian-kajian non-agama. Oleh karena itu, penyeimbangan antara materi agama dan non-agama dalam dunia pendidikan Islam adalah sebuah keniscayaan jika ingin dunia pendidikan Islam kembali survive di tengah masyarakat. Al-Qur`an banyak menjelaskan di dalam ayat-ayat kauniahnya agar manusia memikirkan dan mengkaji alam semesta ini, bagaimana langit ditinggikan, bumi dihamparkan, gunung-gunung ditegakkan, manusia diciptakan dan lain sebagainya. Hal ini mengindikasikan agar umat Islam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, tidak dibatasi hanya mempelajari ilmu-ilmu agama. Dan Nabi Muhammad pun memerintahkan para sahabat untuk menuntut ilmu ke negeri China. Hal ini sebagai dasar perintah dari Nabi agar umat Islam mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan umum, karena China dikenal pada saat itu sebagai negeri yang memiliki para ahli pengobatan atau tabib.
Ketiga, perlu diberikan kebebasan kepada civitas akademika untuk melakukan pengembangan keilmuan secara maksimal karena selama masa kemunduran Islam, tercipta banyak sekat dan wilayah terlarang bagi perdebatan dan perbedaan pendapat yang mengakibatkan sempitnya wilayah pengembangan intelektual. Kalaulah tidak menghilangkan, minimal membuka kembali, sekat dan wilayah-wilayah yang selama ini terlarang bagi perdebatan, maka wilayah pengembangan intelektual akan semakin luas yang tentunya akan membuka peluang lebih lebar bagi pengembangan keilmuan di dunia pendidikan Islam pada khususnya dan dunia Islam pada umumnya.
Keempat, mulai mencoba melaksanakan strategi pendidikan yang membumi. Artinya, strategi yang dilaksanakan disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan di mana proses pendidikan tersebut dilaksanakan. Selain itu, materi-materi yang diberikan juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, setidaknya selalu ada materi yang applicable dan memiliki relasi dengan kenyataan faktual yang ada. Dengan strategi ini diharapkan pendidikan Islam akan mampu menghasilkan sumber daya yang benar-benar mampu menghadapi tantangan zaman dan peka terhadap lingkungan. Kemudian, satu faktor lain yang akan sangat membantu adalah adanya perhatian dan dukungan para pemimpin (pemerintah) atas proses penggalian dan pembangkitan dunia pendidikan Islam ini. Adanya perhatian dan dukungan pemerintah akan mampu mempercepat penemuan kembali paradigma pendidikan Islam yang aktif-progresif, yang dengannya diharapkan dunia pendidikan Islam dapat kembali mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana pemberdayaan dan humanisasi.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa al-Qur`an sangat memperhatikan tentang humanisme atau memanusiakan manusia, hal ini terbukti dengan banyaknya ayat-ayat al-Qur`an yang menjelaskan tentang manusia dari mulai penciptaan, potensi yang dimilikinya, perannya di muka bumi ini dan ditinggikannya derajat manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, tetapi humanisasi yang diterapkan dalam al-Qur`an tidak meninggalkan peran manusia di bumi ini sebagai hamba yang diwajibkan untuk mengabdi kepada khaliknya. Adapun paradigma pendidikan Islam humanis yang terdapat di dalam al-Qur`an adalah; pertama, pendidikan merupakan salah satu aktivitas yang bertujuan mencari ridha Allah, kedua, adanya perbandingan antara pengetahuan agama dan pengetahuan umum, ketiga, kebebasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, dan keempat, mengkaji ilmu pengetahuan yang membumi sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

SEMOGA BERMANFAAT

Tuesday, May 7, 2013

Masa Depan Dayah

 Oleh Tabrani ZA Al-Asyhi

DAYAH adalah satu-satunya lembaga pendidikan yang sudah sangat mengakar sejak Islam bertapak di Aceh pada abad pertama Hijriah. Dayah menjadi pusat dari pembahasan mengenai pendidikan Islam dalam konteks masyarakat Aceh baik di masa lalu maupun masa sekarang. Dimulai dari pendirian Dayah Cot Kala Langsa, kemudian lembaga dayah menyebar ke berbagai penjuru daerah bahkan sampai ke Nusantara, Malaysia dan Thailand (Saifullah; Serambi Indondesia, 8/2/2013).

Penulis meyakini bahwa pemimpin-pemimpin Aceh masa lalu termasuk Sultan Iskandar Muda adalah sosok yang juga mengenyam pendidikan dayah sebelum menjadi penguasa, walaupun tidak ada catatan yang lebih rinci mengenai hal ini yang bisa ditemui dalam literatur-literatur sejarah Aceh yang ada. Dayah masa lalu sukses mengintegrasikan pendidikan umum dan pendidikan agama dengan baik. Karena itu, dayah tidak hanya menghasilkan ulama saja, tapi juga politikus maupun negarawan yang berpengaruh.

Secara historis, dayah merupakan lembaga pendidikan yang multifungsi. Ia menjadi benteng pertahanan sekaligus pusat penyiaran (dakwah) Islam. Selain dayah salafiah (dayah tradisional), dalam perkembangannya dayah mencatat kemajuan dengan munculnya dayah-dayah baru dan dilaksanakannya sistem pendidikan madrasah yang mengajarkan pelajaran umum, seperti sejarah, matematika, dan ilmu bumi, yang sekarang disebut dengan dayah modern atau dayah terpadu.

 Eksistensi dayah
Eksistensi dayah menjadi istimewa karena ia menjadi pendidikan alternatif (penyeimbang) dari pendidikan yang dikembangkan oleh kaum kolonial (Barat) yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang. Dayah menjadi tempat berlabuh umat Islam yang tersingkir secara budaya (pendidikan) akibat perlakuan diskriminatif penjajah.

Kini perkembangan dayah dengan sistem pendidikannya mampu mensejajarkan diri dengan pendidikan lain pada umumnya. Kenyataan ini menjadi aset yang luar biasa baik bagi perkembangan pendidikan dayah maupun pendidikan Aceh bahkan nasional pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Dari sana diharapkan tumbuh kaum intelektual yang berwawasan luas dengan landasan spiritual yang kuat.

Eksistensi dayah tidak bisa dilepaskan dari peran negara. Ranah kultural yang digeluti dayah selama ini menjadi landasan yang sangat berarti bagi eksistensi negara khususnya daerah Aceh. Perjuangan dayah baik secara fisik maupun secara kultural tidak bisa dihapus dari catatan sejarah Aceh. Dan kini generasi santri tersebut mulai memasuki jabatan-jabatan publik (pemerintah), baik eksekutif maupun legislatif yang dulunya hanya sebatas mimpi.

Landasan kultural yang ditanamkan kuat di dayah diharapkan menjadi guidence dalam implementasi berbagai tugas baik pada ranah sosial, ekonomi, hukum, maupun politik. Baik di lembaga pemerintahan maupun swasta yang konsisten, transparan, dan akuntabel. Ini penting karena dayah merupakan kawah candratimuka bagi munculnya agent of social change. Dan daerah khususnya Aceh sangat berkepentingan atas tumbuhnya generasi yang mumpuni dan berkualitas. Oleh sebab itu, kepedulian dan perhatian pemerintah bagi perkembangan dayah sangat diperlukan.

Kalau selama ini dayah telah menyumbangkan seluruh dayanya untuk kepentingan masyarakat, maka harus ada simbiosis mutualisme antara keduanya. Sudah waktunya pemerintah memberikan perhatian serius atas kelangsungan dayah. Kalau selama ini dayah bisa eksis dengan swadaya, maka eksistensi tersebut akan lebih maksimal apabila didukung oleh pemerintah dengan serius. Badan Dayah yang kini ada Aceh, bukan hanya sekadar menambah SKPA di jajaran Pemerintah Aceh, melainkan harus benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya dalam memajukan dayah-dayah yang ada di daerah ini.

Oleh sebab itu, diperlukan revitalisasi relasi antara dayah dan pemerintah yang selama ini berjalan apa adanya. Tapi di sini perlu digaris bawahi bahwa revitalisasi relasi antara pemerintah dan dayah adalah relasi yang sebenarnya, bukan relasi yang hanya kepentingan waktu pilkada dan pemilu sudah di ambang pintu, yang berlomba-lomba mendatangi dayah, mendekati pimpinan dayah agar mulus perjalanannya menuju apa yang diinginkan, dan bahkan supaya mulus untuk duduk di periode selanjutnya. Atau sebaliknya dari unsur pimpinan dayah sendiri atau dari kalangan dayah yang membawa nama dayah untuk menuju kepentingan kelompok dan pribadi demi ambisi meraih kekuasaan.

Selama ini sistem pendidikan kita belum sepenuhnya ditangani secara maksimal. Beberapa departemen melaksanakan pendidikannya sendiri (kedinasan) sesuai dengan arah dan orientasi departemen masing-masing. Sejatinya pendidikan di sebuah negara maupun daerah berada dalam sebuah sistem terpadu sehingga menghasilkan output yang maksimal bagi kepentingan bersama (nasional), bukan hanya kepentingan sektoral. Inilah satu problem yang dihadapi sistem pendidikan kita saat ini.

Terpencarnya penyelenggaraan pendidikan menyebabkan banyak masalah. Salah satunya adalah alokasi anggaran yang tidak maksimal. Selama ini pemerintah memandang pendidikan sebagai bagian dari Dinas Pendidikan. Oleh sebab itu, seluruh anggaran pendidikan dialokasikan untuk dinas pendidikan. Konsekuensinya pendidikan di bawah departemen atau dinas lain mendapatkan alokasi dana seadanya.

Kenyataan tersebut tentu merupakan konsekuensi dari paradigma struktural yang melihat pendidikan hanya merupakan tanggung jawab dinas pendidikan. Kita bisa menyaksikan kesenjangan dana yang diterima Kemenag dan Badan Dayah atau antara perguruan tinggi Islam seperti IAIN/UIN yang di bawah kendali Kemenag dengan perguruan tinggi umum yang langsung ditangani Kemendiknas, perbedaannya sangat jauh.

Begitu pun dayah, yang selama ini eksistensinya lebih bersifat swadaya akan lebih maksimal apabila dikelola dengan pendanaan dan pembinaan yang lebih memadai. Apalagi saat ini dayah mulai menyesuaikan diri dengan pendidikan umum dan standar pendidikan nasional, termasuk mendirikan sekolah umum. Maka, sudah sepantasnyalah pendidikan dayah disetarakan dengan pendidikan lainnya.

Dayah Masa Depan
Eksistensi dayah di tengah pergulatan modernitas saat ini tetap signifikan. Dayah yang secara historis mampu memerankan dirinya sebagai benteng pertahanan dari penjajahan, kini seharusnya dapat memerankan diri sebagai benteng pertahanan dari imperialisme budaya yang begitu kuat menghegemoni kehidupan masyarakat, khususnya di perkotaan.

Dayah tetap menjadi pelabuhan bagi generasi muda agar tidak terseret dalam arus modernisme yang menjebaknya dalam kehampaan spiritual. Keberadaan dayah sampai saat ini membuktikan keberhasilannya menjawab tantangan zaman. Namun akselerasi modernitas yang begitu cepat menuntut dayah untuk tanggap secara cepat pula, sehingga eksistensinya tetap relevan dan signifikan.

Masa depan dayah ditentukan oleh sejauh mana dayah menformulasikan dirinya menjadi dayah yang mampu menjawab tuntutan masa depan tanpa kehilangan jati dirinya. Langkah ke arah tersebut, tampaknya, telah dilakukan dayah melalui sikap akomodatifnya terhadap perkembangan teknologi modern dengan tetap menjadikan kajian agama sebagai rujukan segalanya. Kemampuan adaptatif dayah atas perkembangan zaman justru memperkuat eksistensinya sekaligus menunjukkan keunggulannya.

Keunggulan tersebut terletak pada kemampuan dayah menggabungkan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual seperti yang telah diperankan oleh dayah MUDI Mesra Samalanga, Dayah Manyang PUSKIYAI di Aceh Barat Daya, Dayah Darussalam Labuhan Haji dan dayah-dayah lainnya. Dari dayahlah sejatinya lahir manusia paripurna yang membawa masyarakat (negara) ini mampu menapaki modernitas tanpa kehilangan akar spiritualitasnya. Semoga!

* Tabrani ZA Al-Asyhi, Peneliti pada Study Center for Acehnese Democracy of Independent (SCAD Independent), Sekjen GISA, dan Alumni Dayah Darussalam Labuhan Haji, Aceh. Email: itab_aceh@ymail.com
Masa Depan Dayah - Serambi Indonesia

Tantangan Pembangunan Dayah

 Oleh Teuku Zulkhairi

HARAPAN dan inovasi pembangunan dayah (baca: pesantren) oleh Pemerintah Aceh bertumpu pada Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD), yang dibentuk pada 2008. Setidaknya ini dari perspektif ‘lingkaran luar’ dayah. Adapun dari `lingkaran dalam’ pendidikan dayah, ada atau tidaknya badan ini tidak terlalu berpengaruh. Fakta sejarah telah membuktikan bahwa dayah terus eksis menjadi sub sistem yang kuat dan mengakar dalam masyarakat bisa terus eksis tanpa adanya perhatian pemerintah.

Kendati demikian, mungkin semua akan sepakat bahwa terbentuknya badan dayah seharusnya bisa memacu pembangunan dan inovasi pendidikan dayah, baik pembangunan fisik maupun pembangunan dalam bentuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai tujuan dari pendidikan dayah itu sendiri serta juga tujuan utama dibentuknya BPPD atau Badan Dayah oleh pemerintah Aceh. Namun realitasnya, saat ini pemerintah Aceh justru menunjukkan ketidakseriusannya dalam membangun dayah.

Setidaknya, hal itu terlihat dari minimnya alokasi anggaran yang diplot untuk Badan Dayah, yang pada 2013 ini, anggarannya dipangkas habis menjadi yang paling sedikit sepanjang sejarah lahirnya Badan Dayah. Padahal, pembangunan kualitas dayah juga butuh anggaran besar. Tidak bisa pemerintah hanya berharap, namun tidak mendukung dari segi anggaran. Inilah sebenarnya tantangan besar bagi dayah di Aceh. Dayah diharapkan terus memacu kualitas dan kemandiriannya, namun dukungan pada sektor anggaran sangat minim.

 Anggaran menurun
Tahun 2013 ini plot anggaran untuk dayah hanya sebesar Rp 25,9 miliar, dan trendnya terus menurun sejak awal pembentukan lembaga tersebut. Pada 2009, misalnya, anggaran dayah dialokasi sebesar Rp 200 miliar lebih, tahun 2010 turun menjadi Rp 100 miliar, tahun 2011 turun menjadi Rp 98 miliar, tahun 2012 lalu turun ke angka Rp 58 miliar, dan puncaknya tahun anggaran 2013 ini, menukik ke angka Rp 25,9 miliar.

Bayangkan, untuk program pengadaan buku di Dinas Pendidikan saja anggarannya mencapai Rp 100 miliar lebih. Padahal, DIPA Aceh tahun anggaran 2013 ini adalah yang terbesar dalam sejarah APBA seperti diberitakan Serambi beberapa waktu lalu. Secara yuridis, plot 20% anggaran untuk pendidikan bukan hanya untuk pendidikan umum saja lewat Dinas Pendidikan, akan tetapi juga untuk pendidikan dayah lewat Badan Dayah, seperti diamanahkan UUPA dan Qanun Pendidikan Aceh. Apalagi, fakta membuktikan bahwa dayah adalah benteng terakhir penegakan syariat Islam di Aceh.

Patut dicatat, bahwa membangun dayah tidak bisa dalam waktu singkat. Kita memang berharap agar dayah terus mandiri, tapi semua itu tidak bisa terwujud dengan sendirinya. Dayah memang akan tetap eksis dengan atau tanpa perhatian pemerintah karena memang dayah dikelola secara ikhlas, sebagaimana sejarah telah membuktikannya. Namun, jika berbicara tentang upaya membangun Aceh yang Islami, maka sangat tidak bisa dipahami jika pembangunan dayah tidak menjadi prioritas.

Alasan bahwa Badan Dayah tidak memiliki program yang bagus untuk pembangunan dayah sehingga anggaran dipangkas sungguh tidak bisa diterima dengan logika yang sehat. Seharusnya, jika memang Badan Dayah tidak mampu membuat Renstra atau program yang konstruktif, semestinya lembaga itulah yang harus ditata kembali, termasuk kualitas personal pengelolanya. Beri Badan Dayah ini tim ahli yang bisa memberikan ide-ide konstruktifnya untuk pembangunan dayah. Banyak akademisi dan ulama dayah yang mengerti kemana seharusnya arah pembangunan dayah.

Di balik kedua isu tersebut, persoalan yang lebih besar dan serius juga menimpa pendidikan dayah sebagai efek langsung hadirnya badan dayah. Meskipun kehadiran badan tersebut telah “berhasil” memacu beberapa sektor pembangunan dayah, namun harus kita akui berbagai image buruk justru terus menghantam kalangan dayah. Mulai dari persoalan data santri yang menurut sebagian kalangan tidak wajar, persoalan honor guru (baca: teungku) dayah “Satu Juta Rupiah” per tahun yang dianggap tidak layak diterima sehingga pada tahun 2013 anggaran dayah dipangkas habis oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan BAPPEDA, persoalan pimpinan-pimpinan dayah yang sering bawa proposal dan stempel ke kantor,  banyak teungku dayah dianggap sudah sibuk dengan dunia, dan juga sederet persoalan lainnya yang bagi sebagian kalangan adalah hal yang tidak layak dilakukan oleh lingkaran dayah.

Pandangan dan penilaian terhadap dayah seperti itu adalah hal yang sangat wajar di satu sisi. Sebab, posisi dayah dianggap berbeda sama sekali dengan lembaga pendidikan non dayah lainnya. Lembaga pendidikan dayah diidentikkan dengan lembaga yang berorientasi kepada akhirat sepenuhnya. Sedang lembaga pendidikan non dayah diidentikkan dengan orientasi keduniaannya. Di sisi lain, munculnya masalah-masalah tersebut bagi sebagian kalangan dianggap sebagai “kesalahan” badan dayah. Badan ini dianggap gagal melakukan pembangunan yang memandirikan dayah dan juga gagal untuk menjaga lingkaran dayah agar tetap steril dari kesalahan dalam urusan administrasi pemerintahan. Kondisi ini ditambah lagi dengan minimnya konsep pembangunan dayah yang dimiliki badan dayah.

Badan dayah menjadi dilema
Pada titik ini, keberadaan Badan Dayah menjadi sebuah dilema bagi dayah. Di satu sisi, kehadirannya memberi manfaat untuk dayah, namun di sisi lain justru melahirkan reaksi dan respons sosial “negatif” pada dayah yang memiliki kasus seperti contoh di atas. Alhasil, posisi sebagian dayah saat ini dianggap tidak seperti dulu sebelum Badan Dayah lahir. Ini tidak seharusnya terjadi jika Badan Bayah mampu mengelola dan pembangunan dayah agar tetap di dalam jalur yang benar. Dayah tetap dibangun dalam berbagai sisinya, namun keberadaan dan `izzah dayah mestilah tetap terjaga seperti posisinya semula sebelum Badan Dayah hadir.

 Masih meraba-raba
Namun demikian, jika kita melihat umur Badan Dayah yang masih sangat muda, minimnya konsep pembangunan dayah yang sesuai dengan harapan banyak kalangan adalah sebuah kewajaran selama mereka terus mau berbenah, mau mendengar dan mau untuk terus berubah. Badan ini harus diakui masih meraba-raba di tengah “kegelapan” konsep pembangunan dayah, ditambah lagi dengan tidak adanya kemauan dan keseriusan pemerintah untuk membangun dayah sebagaimana yang penulis paparkan di atas.

Jadi, jika memang Pemerintah Aceh peduli kepada lembaga pendidikan dayah, seharusnyaa pemerintah menata kualitas pengelola Badan Dayah dan juga memberikan alokasi anggaran yang maksimal agar kehadiran badan ini tidak menjadi dilema bagi dayah, bukan justru mengurangi anggaran dan menempatkan orang-orang yang tidak tepat untuk mengelolannya. Jika memang tidak peduli, bubarkan saja badan tersebut sehingga pemerintah jelas tidak peduli kepada dayah.

Pilihan ini akan menyelamatkan lembaga pendidikan dayah dari keharusan menanggung resiko yang lebih besar dan image negatif ketika ada orang luar dayah yang bertanya dan meneliti, “Sekian lama Badan Dayah lahir, kenapa dayah belum juga maju?”. Padahal, pemerintah sendiri yang galau. Satu sisi berharap banyak pada lembaga pendidikan dayah agar lebih dinamis dan sesuai dengan tuntutan zaman, namun tidak mendukung dari aspek finansial dan sumber daya pengelola Badan Dayah yang mumpuni.

* Teuku Zulkhairi, MA, Ketua Departemen Riset Rabithah Thaliban Aceh (RTA), dan Tim Peneliti pada Program Penelitian “Kemandirian Dayah” Tahun 2012 oleh Pascasarajana IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh. Email: abu.erbakan@gmail.com

Tantangan Pembangunan Dayah - Serambi Indonesia

Monday, May 6, 2013

Kegagalan Multikulturalisme

Oleh: Asmaul Husna

PELABELAN julukan tertentu akan satu suku, seperti masyarakat Aceh suka berperang, orang Jawa yang hobi bermusyawarah, dan ada juga Padang yang identik dengan sifat penuh perhitungannya, ternyata bisa membuat masyarakat berkeyakinan bahwa memang benar seperti itu. Ini hanyalah contoh kecil bagaimana multikulturalisme belum hidup dan menyatu dalam jiwa masyarakat kita.

Sikap yang diselimuti kecurigaan ini pun kemudian dipupuk menjadi sebuah alasan pembenaran bahwa kita memang lebih baik dari orang lain. Walau tak elok dinyatakan, tapi ini telah menunjukkan betapa kita gagal bahkan hanya untuk sekadar memahami apa itu multikulturalisme. Dan ini adalah satu polesan warna demokrasi yang telah kita lukiskan dalam sejarah kehidupan.

Ketika perbedaan suku, ras, agama, dan aliran politik disemai menjadi bibit permusuhan, maka seiring itu pula kita telah merusak ‘pualam’ perdamaian. Suku kami lebih baik, agama kami lebih agung, dan ras kami lebih berkelas, adalah ego yang telah menggerogoti hati dan itu adalah sebuah proses menuju pengerdilan jiwa. Ego ini pun kemudian `membunuh’ jiwa-jiwa kemanusiaan dan berakhir pada aksi-aksi anarkis yang mengenaskan.

 Gagal memahami
Hidup berdampingan secara damai dengan masyarakat yang berbeda etnik dan budaya yang disertai dengan kesediaan untuk menghormati budaya lain, adalah sebuah pemahaman bersama akan multikulturalisme. Tetapi sayang, ini belumlah di kejewantahkan dalam sikap dan laku yang santun, berkemanusiaan, dan juga mengedepankan prinsip kesederajatan.

Anggapan “agama ini identik dengan teroris, suku itu tak lebih dari penjajah, dan ras yang lain juga tidak lebih berkelas”, menunjukkan bahwa kita telah gagal menerapkan multikultiralisme dalam denyut nadi kehidupan. Perilaku etnosentris yang terlalu mendewakan suku bangsanya sendiri pun telah mendarah daging dalam jiwa masyarakat dan diterapkan seolah-olah itu adalah sebuah kebenaran mutlak. Padahal menganggap orang lain tidak lebih baik dari kita, adalah tindakan ketidakbaikan pertama.

Dalam kehidupan bermasyarakat, nyata terlihat bagaimana masyarakat yang satu merendahkan dan meminggirkan masyarakat yang lain. Suku Jawa merasa tidak aman datang ke Aceh karena menganggap tanah ini penuh dengan kekerasan dan mengancam keselamatan. Orang Aceh juga beramsumsi ketika orang Jawa datang kemari, ada sesuatu yang mereka inginkan.

Tak hanya itu, adanya anggapan-anggapan bahwa keberadaan satu suku mengancam keutuhan suku lain. Adanya satu penganut agama yang berbeda dianggap akan mengancam kelurusan agama lainnya. Akhirnya aksi anarkis berupa penghakiman massa, pembakaran harta, bahkan perenggutan nyawa pun, kemudian menjadi sebuah hal yang lumrah terjadi.

Kenyataan-kenyataan di atas menjadi sangat ironi ketika paham demokrasi dan multikulturalisme tengah didengung-dengungkan. Keberagaman hidup pun tidak dipahami sebagai sebuah anugerah yang harusnya disyukuri. Padahal dari itu kita belajar menghargai perbedaan.

Berkaca pada aksi-aksi anarkis yang memilukan itu, jelas bahwa negara kita sedang menderita  krisis nilai atau distorsi moral dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Selain itu,  banyaknya konflik yang terjadi dalam masyarakat mulai dari skala kecil sampai yang sangat luas membuktikan bahwa kualitas akhlak rakyat Indonesia pada umumnya masih sangat memprihatinkan (Zuchdi, 2008: 142).

Dalam ranah sosial pun, arti ‘kebebasan’ belum dipahami seutuhnya. Banyak yang menganggap kebebasan itu juga berlaku dalam menghujat dan menaruh prasangka buruk bahkan membuat orang lain merasa terancam. Padahal sejatinya kebebasan itu adalah ketika kita tidak melanggar kebebasan orang lain. Dalam artian, masih ada batas-batas yang tidak boleh kita langkahi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini kita tidak boleh menggunakan alasan demokrasi sebagai tameng untuk menyerang orang lain. Maka penerapan multikulturalisme pun masih jauh panggang dari api.

Pluralisme dan multikulturalisme merupakan realitas yang menjadi tantangan besar yang harus dihadapi. Realitas yang pluralis dan multikulturalitas ini dapat menjadi potensi besar, karena mampu menambah khazanah dan kekayaan kehidupan. Tetapi juga dapat berubah menjadi persoalan besar manakala antar elemen dalam pluralitas dan multikulturalitas tersebut saling mengedepankan egonya dan kemauannya untuk saling menguasai (Naim, 2008: 27).

Di negeri yang didiami oleh berbagai macam etnik seperti Aceh, Minang, Mandailing, Jawa, Ambon, Manado dan lainnya yang beragama Islam sampai Khong Hu Cu, ini menjadi tantangan tersendiri untuk kekaffahan multikulturalisme.

Merunut pada pemahaman yang menganggap segala hal bahwa kaum lain tidak lebih baik darinya, maka ini pun kemudian menggiring masyarakat untuk berkeyakinan bahwa memang tidak mudah untuk hidup berdampingan. Seiring waktu, keyakinan ini pun semakin ditumbuhkan dan menjalar ke segala ranah. Perilaku saling menghargai  perbedaan pun menjadi ‘barang mahal’.

Padahal ‘kampanye’ multikulturalisme dan juga pluralisme bukanlah sekedar langkah menyuguhkan warna-warni identitas. Tidak juga ia hanya dipahami sebagai slogan dalam kehidupan berdemokrasi. Tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan serta menerimanya dalam sebentuk keikhlasan. Keikhlasan ini juga akan lebih berefek dan bermakna jika kelompok yang satu menjadi bagian untuk memecahkan masalah kelompok lain.

Lebih jauh, Romo Frans Magnis Suseno juga pernah mengatakan bahwa “Pendidikan pluralisme merupakan pendidikan yang mengandaikan kita untuk membuka visi pada cakrawala yang lebih luas serta mampu melintas batas kelompok etnis atau tradisi budaya dan agama, sehingga kita mampu melihat ‘kemanusiaan’ sebagai sebuah keluarga yang memiliki perbedaan maupun kesamaan cita-cita.”

 Potret berbeda
Namun hari ini kita melihat potret yang berbeda. Perilaku humalizen yang memanusiakan manusia lain, masih jauh dari harapan. Keegoisan dan kecurigaan telah membakar jiwa-jiwa kemanusiaan. Merasa diri lebih ‘esklusif’ adalah sebab yang kemudian melahirkan ketidak-beradaban sikap. Sebuah sikap pelarian dari ketidakmampuan, ketidaktahuan, dan juga ketidakmauan untuk menjadikan multikulturalisme sebagai kekayaan kepribadian ataupun khasanah budaya. Sikap ini hanyalah sebuah upaya pengkerdilan diri sampai tidak bisa bernafas, sebab ia hanya bisa bernafas lega ketika yang lainnya binasa.

Dalam kenaasan kenyataan, kita yang mengaku-mengaku sebagai hamba yang beragama, ternyata juga telah mengabaikan sisi-sisi kemanusiaan yang jauh dari tuntutan agama. Padahal tidak ada agama yang mengajarkan demikian. Akhirnya kita hanya terkepung pada pusaran konflik yang dipicu oleh persoalan radikalisme agama, etnosentrisme, dan fanatisme politik. Maka secara perlahan, multikulturalisme pun terlindas oleh zaman bersama manusia-manusia yang buta akan kemanusiaan.

Asmaul Husna
, Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe, Peserta Sekolah Menulis dan Kajian Media dan Sekolah Demokrasi Aceh Utara Angkatan III. Email: hasmaul64@yahoo.com
Kegagalan Multikulturalisme - Serambi Indonesia

Saturday, May 4, 2013

Pembunuhan dalam Perspektif Islam

Oleh: Hasanuddin Yusuf Adan

PEMBUNUHAN atau prilaku membunuh itu sangat dilarang dalam Islam. Ini merupakan kejahatan tingkat tinggi, apalagi kalau pembunuhan itu dilaksanakan dengan sengaja. Biasanya efek pembunuhan itu berkepanjangan sehingga menimbulkan dendam kusumat antara keluarga terbunuh terhadap keluarga atau pembunuh itu sendiri. Kondisi dendam tersebut mengikut pengalaman berlaku baik untuk orang perorang maupun orang banyak seperti efek dari sebuah peperangan yang meninggalkan kesan dalam waktu berkepanjangan.

Dalam percaturan politik, apa lagi menjelang penentuan anggota legislatif atau penentuan pemimpin (pemilu/pemilukada) di sesuatu wilayah sesekali terjadi pembunuhan sebagai upaya merebut kekuasaan atau jabatan. Perbuatan keji seperti ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak tau ketentuan hukum Islam atau orang-orang brutal, yang mabuk, atau yang diongkosi seseorang. Apapun cara, penyebab dan model pembunuhan tersebut dalam Islam sangat dilarang, hukumnya haram berat dan dilempar ke neraka setelah di-qishash di dunia.

Larangan membunuh
Islam melarang umatnya membunuh seseorang manusia atau seekor binatang sekalipun, kalau itu tidak berdasarkan kebenaran hukumnya. Dalam Islam orang-orang yang halal darah atau boleh dibunuh karena perintah hukum dengan prosedurnya adalah orang-orang murtad, yaitu orang-orang Islam yang berpindah agama dari Islam ke agama lainnya, sesuai dengan hadis Rasulullah saw: Man baddala diynuhu faqtuluwhu (barangsiapa yang menukar agamanya maka bunuhlah dia). Ketentuan ini dilakukan setelah orang murtad itu diajak kembali ke agama Islam selama batas waktu tiga hari, kalau selama itu dia tidak juga sadar baru dihadapkan ke pengadilan.

Yang halal darah juga adalah pembunuh, bagi dia berlaku hukum qishash yakni diberlakukan hukuman balik oleh yang berhak atau negara melalui petugasnya. Penzina muhshan (yang sudah kawin) adalah satu pihak yang halal darah juga dalam Islam melalui eksekusi rajam, mengingat jelek dan bahayanya perbuatan dia yang sudah kawin tetapi masih berzina juga. Semua pihak yang halal darah tersebut harus dieksekusi mengikut prosedur yang telah ada dan tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang tidak punya otaritas baginya.

Selain dari tiga pihak tersebut dengan ketentuan dan prosedurnya masing-masing tidak boleh dibunuh, sebagaimana firman Allah swt: “...wala taqtulun nafsal latiy harramallahu illa bilhaq...” (...jangan membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan kebenaran...) (QS. al-An’am: 151). Larangan ini berlaku umum untuk semua nyawa baik manusia maupun hewan, kecuali yang dihalalkan Allah sebagaimana terhadap tiga model manusia di atas tadi atau hewan nakal yang mengganggu manusia dan hewan yang disembelih dengan nama Allah.

Allah memberi perumpamaan terhadap seorang pembunuh adalah: “...barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya...” (QS. Al-Maidah: 32).

Hukuman bagi pembunuh
Hukuman duniawi terhadap seorang pembunuh dalam Islam sangatlah berat yaitu dibunuh balik sebagai hukuman qishash ke atasnya. “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” (QS. al-Baqarah: 178).

Sementara hukuman ukhrawi-nya adalah dilemparkan dalam neraka oleh Allah SWT suatu masa nanti, sesuai dengan firman-Nya: “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.” (QS. an-Nisa’: 93)

Bagi pembunuh yang sudah dimaafkan oleh keluarga terbunuh sehingga bebas dari hukuman qishash, wajib baginya membayar diyat kepada keluarga terbunuh sebanyak 100 ekor unta. Jumhur ulama sepakat dengan jumlahnya dan bagi wilayah yang tidak mempunyai unta dapat diganti dengan lembu atau kerbau atau yang sejenis dengannya. Dalam Islam, qishash diberlakukan karena di sana ada kelangsungan hidup umat manusia, sebagaimana firman Allah: “Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (QS. al-Baqarah: 179).

Qishash ini betul-betul sebuah keadilan dalam sistem hukum pidana Islam, di mana seseorang yang membunuh orang lain tanpa salah harus dibunuh balik. Ini sama sekali tidak melanggar hak azasi manusia (HAM) sebagaimana diklaim orang-orang yang tidak paham hukum Islam. Bagaimana mungkin kalau seseorang membunuh orang lain tanpa dibenarkan agama dapat diganti dengan hukuman penjara 5-9 tahun, sementara orang yang dibunuhnya sudah meninggal. Malah yang seperti itulah melanggar HAM, karena tidak berimbang antara perbuatan jahat yang dilakukannya dengan hukuman terhadapnya.

Ada tiga macam jenis pembunuhan dalam Islam yang mempunyai hukum qishash yang berbeda, yaitu pembunuhan sengaja, semi sengaja dan tidak sengaja. Pembunuhan sengaja adalah seseorang sengaja membunuh orang lain yang darah dan keselamatan jiwanya dilindungi. Yaitu dengan menggunakan alat untuk membunuh seperti senjata api dan senjata tajam.

Tindak pidana pembunuhan secara sengaja jika memenuhi unsur-unsur: (1) orang yang melakukan pembunuhan adalah orang dewasa, berakal, sehat, dan bermaksud membunuh; (2) terbunuh adalah orang yang terpelihara darahnya (tidak halal untuk dibunuh); dan (3) alat yang digunakan untuk membunuh dapat mematikan atau menghilangkan nyawa orang. Jika pembunuh sengaja dimaafkan oleh keluarga terbunuh maka sipembunuh wajib membayar diyat berat berupa 100 ekor unta, terdiri dari 30 ekor unta betina berumur 3-4 tahun, 30 ekor unta betina berumur 4-5 tahun, dan 40 ekor unta betina yang sedang bunting.

Pembunuhan semi sengaja adalah menghilangkan nyawa orang lain dengan alat yang tidak biasa digunakan untuk membunuh dan tidak dimaksudkan untuk membunuh. Ia juga harus membayar diyat berat kalau sudah dimaafkan keluarga terbunuh dengan cara mengangsurnya selama 3 tahun. Sementara pembunuhan tidak sengaja adalah seperti orang melempar buah mangga di pohon lalu terkena seseorang di bawah pohon mangga tersebut sehingga mati.

Diyat bagi kasus seperti ini adalah diyat ringan, yaitu 100 ekor unta terdiri atas 20 ekor unta betina berumur 1-2 tahun, 20 ekor unta betina berumur 2-3 tahun, 20 ekor unta jantan berumur 2-3 tahun, 20 ekor unta betina berumur 3-4 tahun, dan 20 ekor unta betina berumur 4-5 tahun. Pihak pembunuh wajib membayarnya dengan mengangsur selama 3 tahun, setiap tahun wajib membayar sepertiganya. Kalau tidak dapat dibayar 100 ekor unta, maka harus dibayar 200 ekor lembu atau 2.000 ekor kambing.

Mengingat demikian beratnya hukuman bagi seorang pembunuh dalam Islam, kepada muslim dan muslimah khususnya di Aceh diminta untuk menjauhkan diri dari perbuatan tersebut agar semuanya selamat hidup di dunia dan di akhirat kelak. Kepada para pihak yang sedang terlibat dalam percaturan politik negara, kita imbau untuk menjalankan aktivitas politiknya yang selaras dengan ketentuan Islam, dan menjauhi benih-benih perpecahan dan pembunuhan.

* Drs. Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, LC, Ketua Umum Dewan Dakwah Aceh dan Dosen Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Email: diadanna@yahoo.com
Pembunuhan dalam Perspektif Islam - Serambi Indonesia

Be our fan on Facebook